Kemdikdasmen mendorong penguatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui optimalisasi peran Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)

Jadi siapa pun yang jadi pejabat, mau eselon satu, eselon dua, eselon tiga atau posisi yang lain, sudah kami pastikan tidak ada lagi jual beli jabatan

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rangkap jabatan

Ditjenpas lakukan sosialisasi pengembangan pembinaan karir jabatan fungsional pembina keamanan dan pengamanan pemasyarakatan

Informasi yang saya terima, Pemerintah melalui Mensesneg telah menyatakan menerima putusan MK. Jadi kita serahkan prosesnya kepada pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sebab apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu mereka sudah dididik oleh negara.