Formula E sudah selesai, tiket terjual habis, dihadiri oleh Presiden Jokowi dan para tokoh nasional lainnya. Penonton memenuhi tribun sehingga masyarakat dunia yang menyaksikan bisa melihat bahwa penyelenggaraan event di Indonesia ramai dan masyarakat Indonesia antusias.

Apa hubungannya menggugat Presidential Threshold ke MK dengan people power untuk menghentikan pemerintahan Jokowi?

Jadi Fahri Hamzah menggunakan Konstitusi, UU Pemilu dan UU Partai Politik negara mana dalam berpendapat? Karena pendapatnya sangat bertentangan dengan UUD 45, UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Mulai bulan Juli 2022 mendatang, kelas layanan 1, 2, dan 3 BPJS akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar (KRIS). Selanjutnya, iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan dengan besarnya gaji peserta.

Sebelum reshuffle, ada gerombolan yang sibuk plot berbagai nama dengan berbagai penilaian, sangat berisik, walaupun tidak memiliki kewenangan apapun. Setelah Reshuffle dilakukan, ada gerombolan yang berisik dan sibuk mengkritik para menteri baru. Ini jelas ngawur, orang belum kerja kok sudah dikritik?

Saya malah senang dan menantang para buruh yang menjadi pengikut organisasi dan partai buruh untuk merealisasikan hal itu, jangan hanya bacot gede nyalinya gak ada.

Teddy juga mengajak elemen masyarakat secara serentak menantang sikap dari pimpinan organisasi dan partai buruh apabila nantinya aksi mogok kerja jutaan buruh benar dilakukan.

Saat ini yang paling berisik adalah pihak yang sama sekali tidak punya kewenangan. Bahkan sampai ada yang mendikte partai politik. Mereka bersikap dan berstatement melebihi partai politik.

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meminta pemerintah Malaysia membuat pernyataan dan mengurus warganya yang sedang tersesat dengan pernyataan sesatnya itu, karena bisa membuat gejolak yang akhirnya merusak hubungan baik Indonesia Malaysia.

Ketika Presiden Jokowi turun langsung terlibat dalam perdamaian Rusia dan Ukraina, seharusnya kita bangga, karena membawa nama Indonesia. Sayangnya, ada beberapa pihak yang menanggapi secara negatif, seolah-olah yang dilakukan oleh Presiden adalah tindakan tercela.