Suap kuota impor ikan salem yang melibatkan Perindo salah satu dari sekian kasus korupsi di sektor kelautan dan perikanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), Risyanto Suanda sebagai tersangka kasus dugaan suap impor ikan 2019.

Hasto menjelaskan, masalah koalisi juga harus dibahas oleh Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol sesama anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meliputi PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

Hukum tidak lagi menjadi panglima di tanah air. Namun, saat ini hukum dinilai sudah menjadi alat politik penguasa. Dimana, hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi teman koalisi dan menekan lawan politik.

Di samping itu, adu program untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara yang berkemajuan.

Sejumlah kader dan pengurus Perindo menyambut baik keputusan Harry Tanoesoedibjo akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Pemanggilan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009 dinilai sarat muatan politis.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mangkir dari pemeriksaan Bareskrim Polri, Selasa (4/7).

Bareskrim Polri resmi menetapkan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ancaman lewat SMS terhadap Jaksa Yulianto.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.