Problemnya, banyak honorer yang sudah lama mengabdi belum masuk data dapodik, di sini jadi celah pungli. Ini kan masalah-masalah ini jadi makin menumpuk. Jika masalah anggaran, Komisi X bersama Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah sepakat menganggarkan 19-21 triliun per tahun untuk membayar guru PPPK.

Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK.

Pemerintah juga melakukan rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.611.727 formasi, bagi tenaga kerja yang belum diangkat sebagai PPPK

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim optimistis akan mencapai target 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun depan.

Batas waktu penataan honorer mempunyai batas waktu hingga Desember 2024

Pendaftaran PPPK akan ditutup pada Senin (9/10) malam. Tercatat, sudah 1.362.296 orang yang terdaftar dalam gelombang PPPK tahun ini.

Yang pasti the end (akhir) untuk semua masalah kesenjangan, mulai dari kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status PPPK karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan yakni sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama.

Setjen MPR Gelar Upacara Pelantikan Dua Deputi Baru, Pejabat Tinggi Pratama Hingga PPPK

Persentasenya, hanya 49,2 persen dari total 601.174 kebutuhan guru di satuan pendidikan.

Pemerintah tidak menetapkan masa sanggah dalam seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023.