KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas.

KPK juga mendalami soal proses lelang proyek tersebut.

Proyek itu dibangun menggunakan anggaran Kementerian PUPR.

Hal itu didalami penyidik lewat 12 orang saksi pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Hasto mengungkapkan bahwa partainya sudah membangun cukup banyak komunikasi dengan partai lainnya. PDIP berkomunikasi dengan Golkar di Banten; Gerindra di Lampung; PKB di Jawa Tengah; PKB di Jawa Timur. Kemudian, PAN di Bengkulu; PPP di NTB; Hanura di NTT; Golkar dan Gerindra di Jawa Barat.

Hal itu didalami penyidik lewat dua saksi pada Senin, 22 Juli 2024.

Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp19 miliar.

Pengecekan fisik ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut KPK mengusut kasus korupsi.

KPK pun telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini