Jalanan Provinsi dan Kabupaten di Kalbar, khususnya di Sintang banyak yang masih dari tanah. Jika hujan jalanan berkubang dan berlumpur. Ini tentunya sangat menyulitkan warga dan aktivitas perekonomian. Kalau ada warga yang sakit juga menjadi kendala karena kesulitan untuk menjangkau rumah sakit yang terletak di pusat kota.

Mereka yang diperiksa yaitu Ketua Komisi V Lasarus; Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae dan Andi Iwan Darmawan Aras.

Ini catatan sengaja kita tambahkan, Pak. Karena ini hal yang berulang ini untuk kita mengingatkan kembali terutama di perlintasan sebidang ini menjadi PR besar di Komisi V ini, baik menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang  menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Dengan sesuainya angka yang disampaikan Badan Anggaran DPR RI pada Komisi V DPR RI terkait dengan adanya tambahan pagu anggaran untuk Kementerian Lembaga mitra kerja Komisi V saya tanyakan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI apakah ini dapat kita setujui?

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi, menyebut tidak masalah jika terjadi penundaan terhadap pengoperasionalan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk umum.

Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan KWP. Saya mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan rapat internal DPP. Terimakasih kepada kawan-kawan jurnalis yang bertugas di DPR yang tanpa lelah dalam mengawal kerja-kerja kami dalam menjalankan tugas.

Komisi V DPR RI meninjau operasi pemeliharaan/normalisasi Danau Jaras di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja Reses Komisi V DPR ke Provinsi Kalbar.

Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati. Ada apresiasi tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V.

Ada informasi yang kami terima tetapi ini masih penyampaian saja, kami belum melakukan telaah ke lapangan dan rapat dengan para ahli bahwa lengkungan yang dibuat oleh pelaksana jalur LRT ini tidak sesuai dengan anjuran.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi agar melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pemanfaatan dana desa, pengembangan wisata desa serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri.