Tentunya dampak kenaikan PPN ini sangat dirasakan petani secara nasional. Kami menyangsikan keberpihakan pemerintah kepada petani yang telah bersusah payah mendukung ketahanan pangan nasional, namun mereka tetap diperas dengan kebijakan ini.

Apa yang disampaikan Presiden itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR menyetujui anggaran bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Angka Rp110 Triliun menjadi sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap pemilu 2024.

Pemerintah segera meminta kepastian jumlah kuota haji ke Pemerintah Arab Saudi. Ini penting supaya persiapan bisa dilakukan dengan baik, mengingat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menjelaskan peningkatan jumlah penyediaan kas pada momen Lebaran kali ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang meniadakan larangan mudik Lebaran tahun ini.

Tentu hal ini akan berdampak pada kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka berpotensi turun kelas menjadi masyarakat miskin. Ini harus dipikirkan baik-baik oleh pemerintah. 

Kontrak tersebut memungkinkan pemerintah untuk membatalkan sebagian dari pasokan jika tidak dibutuhkan, kata pejabat itu dalam menanggapi pertanyaan anggota parlemen.

Akibatnya, keberadaan tambang ilegal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Manokwari diketahui juga telah menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) terkait tambang ilegal ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons positif kabar pembukaan ibadah haji tahun 2022. Ia pun meminta agar Pemerintah memprioritaskan calon jemaah Haji Indonesia yang tertunda keberangkatannya tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Perlu melakukan segala upaya, kalau perlu untuk membuktikan keseriusan Pemerintah, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Saudi supaya mendapatkan kuota terbaik tersebut.

Sejauh ini pemerintah hanya bisa mengimbau dan menyindir. Padahal dengan kewenangan yang ada harusnya pemerintah bisa menindak pengusaha nakal tersebut.