Lebih lanjut dikatakan Anas, hukuman yang dijatuhkan untuknya tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena itu dia menempuh langkah hukum PK.

Pemerintah diminta segera menetapkan Direktur Utama (Dirut)n definitif. Hal itu untuk memberi kepastian hukum.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sudah sepakat mengenai materi dalam Revisi UU Terorisme tersebut

Setelah 20 tahun reformasi dan kecaman sejumlah pihak terhadap orde baru (Orba), sistem penegakkan hukum di tanah air justri ingin kembali ke zaman itu. Dimana, operasi intelijen masuk ke ranah penegakkan hukum.

Sepertiga di antaranya melibatkan anggota parlemen, pejabat pemerintah, hingga penegak hukum.

Meski sudah 20 tahun reformasi, tindak kejahatan korupsi di tanah air masih terbilang marak. Apa yang salah dengan sistem penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Kesenjangan, baik sosial, pendidikan, sampai keadilan hukum menjadi lahan subur terorisme di tanah air. Hal itu yang perlu dibenahi untuk mencegah aksi terorisme meluas.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tengah mengerjakan revisi UU Nomor 15 Tahun 2013.

PSI akan menempuh jalur hukum dalam menghadapi laporan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Sejak awal proses hukum, kata Tonny, dirinya sudah bersikap kooperatif kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).