Semester - I tahun 2021 sektor migas masih mencatatkan penerimaan negara sebesar US$ 6,67 Miliar atau setara Rp96,7 Triliun.

Setelah disahkan dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR RI, kemarin, sembilan anggota BPH Migas periode 2021-2025 harus segera menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda di periode kepengurusan sebelumnya.

Tindakan ini dilakukan untuk melumpuhkan junta militer yang mengambil alih kekuasaan lima bulan lalu.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 2021-2025 Erika Retnowati dan sembilan Anggota Komite BPH Migas yang baru saja ditetapkan diharapkan bisa bekerja sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan di Komisi VII DPR RI.

Aplikasi SKUP Migas adalah sarana pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang migas.

Erika Retnowati ditetapkan Komisi VII DPR RI menjadi Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Erika terpilih dari total 18 calon Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Kalangan dewan berharap calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masa jabatan 2021-2025 yang mengikuti fit and proper test mempunyai komitmen terhadap tiga kepentingan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji memaparkan, proposal total anggaran Ditjen Migas tahun 2022 sebesar Rp 1.748,79 miliar.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi kinerja SKK Migas pada tahun 2020.