Kami (Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X) menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah memberikan masukan dan saran mengenai pembiayaan pendidikan.

Saya menyampaikan isu ini (serangan ransomware terhadap PDN) karena saya melihat kelemahan di banyak BUMN soal cyber security ya. Saya kira Pelindo juga harus hati-hati soal itu.

Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Memang masih perlu kerja keras kita, ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat, tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgent ini harus cepat selesai dan seterusnya ini nanti kita diskusikan.

Persetujuan PMN tunai di antaranya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Rp1,5 triliun, dan kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar.

Tidak ada kenaikan nanti, bahkan penurunan. Di saat yang sama, muncul nomenklatur baru di dalam Kementerian Sosial yang itu dimasukkan juga dalam (anggaran) komponen pendidikan, Rp 11-12 triliun. Mungkin kita bisa tebak itu kira-kira untuk apa.

Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi.

Karena itu, Bustanul menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan memastikan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menekankan urgensi transformasi dalam peran penyuluh pertanian di Indonesia.

Jika tidak secepatnya diambil langkah-langkah tepat, Indonesia bisa masuk ke dalam situasi instabilitas harga maupun pasokan komoditas pangan. Bukan hanya itu, masyarakat juga akan merasakan ekonomi biaya tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah.