Kesenjangan, baik sosial, pendidikan, sampai keadilan hukum menjadi lahan subur terorisme di tanah air. Hal itu yang perlu dibenahi untuk mencegah aksi terorisme meluas.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tengah mengerjakan revisi UU Nomor 15 Tahun 2013.

PSI akan menempuh jalur hukum dalam menghadapi laporan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Sejak awal proses hukum, kata Tonny, dirinya sudah bersikap kooperatif kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini perusahaannya menjadi market leader perangkat lunak (software) keamanan lalu lintas darat dan laut, produktivitas lembaga, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Australia

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly disebut sebagai dalang atas penundaan pengesahaan RUU Terorisme yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah.

Negara dinilai sudah hadir mengatasi berbagai aksi terorisme di tanah air. Aksi teror beruntun di Markas Mako Brimob, Depok dan pemboman tiga gereja di Surabaya, sudah diatasi dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Densus 88, Gegana, BNPT, dan BIN.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menegaskan, bahwa segala bentuk aksi terorisme yang terjadi di Indonesia harus diberantas karena akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Karena itu, payung hukum atas tindakan terorisme harus diperkuat.

Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai telah melanggar prinsip hukum. Sebab, menyidangkan perkara yang sudah dinyatakan gugur oleh putusan praperadilan.

Ia mendorong pemerintah untuk segera merampungkan UU Terorisme sebagai penguatan secara hukum terkait penanganan teroris.