Keputusan pemerintah juga jelas yang diekspor hanya CPO, tentunya nanti akan kami tingkatkan lagi kegiatan kami mengamankan jangan sampai ada produk turunan dari CPO ini bisa keluar dari wilayah Indonesia

Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaksanakan SPI dengan harapan agar seluruh instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, turut mendukung upaya ini sebagai salah satu langkah dalam mendorong birokrasi yang lebih bersih dari korupsi

Hari H lebaran Idulfitri 1 Syawal 1443 H pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah berpeluang digelar secara serentak, pada Senin (2/5). Pasalnya, hilal Syawal menurut perhitungan sudah berada di atas empat derajat hari itu.

Kawasan wisata Gunung Kemukus ditata oleh Pemerintah sejak Oktober 2020 lalu, dan rampung pada akhir 2021.

Dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya

Kementan bersama BNPB dan pemerintah daerah akan menyusun pedoman penanganan ternak pada bencana gunung berapi yang di dalamnya termasuk pengaturan evakuasi ternak dan rencana kontinjensi.

BEM PTNU minta pemerintah dalam harus tegas dan lugas dalam menangani kasus ini, terutama sesegera mungkin menstabilkan harga minyak goreng

YKMI mengingatkan pemerintah jangan lagi menggunakan argumen bahwa Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson-Johnson boleh digunakan oleh masyarakat muslim karena keterbatasan vaksin halal ataupun alasan darurat. Argumen tersebut sudah ditolak oleh MA.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24/2015 dana yang dikelola BPDPKS ini kan utamanya dari pungutan ekspor sawit. Kalau tidak ada ekspor sawit dan turunannya maka berarti tidak ada obyek yang dipungut. Artinya tidak ada lagi dana pungutan sawit yang akan dikelola. Praktis BPDPKS menjadi tidak relevan.

Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta Hektar lahan sawit Indonesia saat ini. Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.