Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy) menyatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan strategi-strategi menghadapi lonjakan masyarakat yang akan mudik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi seluruh pihak yang ikut membantu mewujudkan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Secara khusus terkait Pertamax. Kalau saja Pemerintah konsisten menjadikannya sebagai bahan bakar umum, yang harganya sesuai mekanisme pasar, tentu masyarakat mengerti. Masalahnya sudah melekat di atas benak mereka, bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan harga Pertamax ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat, untuk bersama-sama mengawal implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Tentu hal ini akan berdampak pada kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka berpotensi turun kelas menjadi masyarakat miskin. Ini harus dipikirkan baik-baik oleh pemerintah. 

Akibatnya, keberadaan tambang ilegal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Manokwari diketahui juga telah menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) terkait tambang ilegal ini.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mendorong alumni UI di lembaga legislatif untuk bersama-sama mencegah polarisasi di masyarakat. Andre menilai, hari ini masyarakat mudah terpolarisasi, apalagi di tengah situasi pandemi dan menuju 2024.

Dia meminta para kader DPD Demokrat Kepri yang dilantik untuk bekerja keras dan turun langsung menyapa rakyat. Hal itu penting agar aspirasi masyarakat dapat langsung terserap.

“Saya bersyukur Masjid At-Taufiq sudah bisa digunakan untuk beribadah sejak 2020 dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Puan.

Kita harus mengalokasikan subsidi BBM yang tepat. Masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan haknya