Rusia mengatakan AS berusaha untuk menghasut kudeta terhadap presiden Venezuela yang menentang hukum internasional.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap pimpinan KPK yang terpilih harus mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji kembali RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber).

Laporan setebal 288 halaman itu mengungkapkan, serangan Arab Saudi di Yaman melanggar hukum humaniter internasional karena menyasar warga sipil dan infrastruktur.

Negara wajib menegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Fadli Zon menilai aktivitas impor yang dilakukan pemerintah saat ini banyak masalah. Bahkan setiap impor seringkali terjadi perburuan rente.

Kementan sangat serius memberantas para mafia di sektor pertania. Hingga kini sudah mencoret 70 importir, sebanyak 782 dalam proses hukum.

Dalam pertimbangan hukum MK, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan persyaratan formil pengajuan permohonan perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menilai Pemohon tidak merinci suara yang mereka paparkan dalam tabel permohonan terkait Dapil  DKI Jakarta DPR.

Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menyatakan Rancangan Undang-Undang Kemanan dan Ketahanan Siber (RUU Kamtansiber) berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait.