Penangganan PMK oleh Pemerintah saat ini sudah masuk fase vaksinasi dan kita berharap PMK bisa kita segera atasi.

Semestinya Pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng. Yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya.

Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik.

Pemerintah harus mengatur soal ini dengan baik, agar kerja keras petani sawit menjadi optimal dan penerimaan negara juga bertambah. Ini langkah penting, agar kesejahteraan petani sawit rakyat tidak merosot.

Pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia meningkat kewaspadaan

Ini PR pemerintah untuk kejar pertumbuhan ekonomi 5 persen

Kemenkeu: Pemerintah mengantisipasi risiko kenaikan harga pangan

Kompensasi dari pemerintah ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Indonesia disebut memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir 2024. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras.

Pemerintah jangan memaksakan adanya lembaga superbody riset seperti ini. Sebab dari awal sudah diingatkan bahwa tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa. Karena yang dilebur itu bukan sekedar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti. Tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dan lain-lain.