Demi menghargai aspirasi warga dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta sejumlah Senator menyempatkan diri meninjau langsung titik lokasi rencana tiang pancang pembangunan Jembatan Batam-Bintang di Kota Batam.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadukan nasib mereka yang tidak bisa memungut dana jasa labuh kapal yang lego jangkar di zona perairan Kepri, yang nilainya mencapai Rp. 140 miliar per bulan akibat tidak diberikan lampu hijau oleh Kementerian Perhubungan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Legal Manager PT Duta Palma Group Juvendiwan Herianto dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari DPRD Kepulauan Riau di Ruang Rapat BULD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (29/1).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dinilai membebani partai terkait mangkirnya dari pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus alih fungsi lahan di Riau.

Jelang Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tensi politik makin memanas. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian siapa yang resmi bakal maju sebagai calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub) di pilkada Kepri.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam yang mendorong mobilisasi 120 kapal perikanan nelayan asal Pantura Pulau Jawa untuk beroperasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Tiongkok bersikeras memiliki hak di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beijing mengklaim perairan itu termasuk dalam perairan laut China Selatan yang sebagian besar masuk wilayah China.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan klaim terhadap wilayah perairan Natuna merupakan persoalan serius yang harus segera di selesaikan

Pegadaian menggandeng perusahaan dan instansi besar di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau untuk menjalin kerjas ama di bidang pemasaran dan pemanfaatan produk

KPK mendakwa mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terima suap sebesar Rp45 juta ditambah 11.000 Dolar Singapura terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.