Pilkadanya kan nggak masuk Prolegnas dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem pengawasan maritim, percepatan implementasi National Maritime Security System.

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.

Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada.

pertama adalah aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.

kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Secara konstitusional, RUU ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara dengan tetap berdasar pada nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.

BPIP harus benar-benar inklusif dan memiliki tanggung jawab sejarah yang harus kita klasifikasikan dengan baik.