Penyitaan tanah itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Hal itu didalami KPK lewat saksi bernama Muh Hasmin Badoa

Hal itu didalami penyidik lewat keterangan Nurdin saat menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang suap Nurdin Abdullah yang diberikan oleh berbagai pihak

Mereka akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah.