Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang suap Nurdin Abdullah yang diberikan oleh berbagai pihak

Mereka akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah.

Jordan menekankan keharusan melestarikan status historis dan hukum Yerusalem yang ada dan kesuciannya dan jauh dari prasangka.

Perpanjangan ini dilakukan penyidik untuk mencari alat bukti baru yang terkait dengan perkara.

KPK juga mendalami proses lelang pengerjaan proyek di Sulawesi Selatan

Lembaga Antikorupsi menduga Nurdin menerima sejumlah uang haram hasil perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan