Kami melihat, memantau, mengikuti karena memang tugas dan fungsi kami di DPR ini adalah salah satunya bermitra dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian BMKG, Basarnas dan tentu kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Korlantas Polri yang sudah turut serta mengawal mudik dan balik Natal dan Tahun Baru.

DPR RI tak akan tinggal diam dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi dalang dari pemasangam pagar di laut tersebut.

Masyarakat itu sangat senang dengan kerja dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, terbukti dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas itu.

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mencecar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait penemuan lebih dari 1,6 juta tanda tangan palsu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Kesimpulannya yakni kepala daerah tak bersengketa yang akan dilantik oleh Presiden itu sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU daerah dan sudah diusulkan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

Saya sendiri pun juga kadang-kadang kalau lagi melihat reels baik di Instagram, di Facebook, ataupun juga melihat cuplikan video di YouTube ataupun juga di platform-platform lain, TikTok, video, dan lain-lain, itu seringkali kita melihat.

Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu.

Kalau kemudian ada yang pemungutan suara ulang, kita laksanakan dulu, penghitungan ulang laksanakan dulu, atau putusan-putusan yang lain, yang tentu tidak mungkin seluruh kepala daerah (bersengketa) yang diputus oleh MK itu bisa dilantik berbarengan.

Pengawasan tentunya kita akan mengawasi terus. Kan ini enggak sehari dua hari selesai. Setelah itu tentunya kan kita juga ada kegiatan rutin memanggil kementerian gitu ya, nanti akan kita pertanyakan, sudah sampai mana apakah sudah selesai atau belum.

Pagar laut dapat melanggar HAM jika pembangunannya mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan, dan membatasi akses terhadap sumber daya laut.