Kalau secara aturan, memang seharusnya Menteri Agama harus hadir. Karena memang di situ (UU) eksplisit (menjelaskan) evaluasi harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Artinya memang menteri tidak mematuhi undang-undang.

Hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran. Penerimanya itu-itu saja, bahkan orang yang relatif berada, sementara masyarakat yang lebih pantas malah tidak mendapatkan BLT.

Dari kemenangan kasus Fatia dan Haris Azhar melawan Luhut terkait pertambangan di Papua, makin meyakinkan kita akan kondisi carut-marutnya dunia pertambangan kita ini.

Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya bertambah, tetapi apa benar kementerian bertambah? Kami juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja periode ke depan.

Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada rapat kerja hari ini maka selesailah tugas Panja dalam membahas materi kelima RUU tersebut di atas.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai bahwa permasalahan pertanian Indonesia tak sekadar soal kebijakan dan kesejahteraan, melainkan juga menurunnya minat generasi muda terjun ke dunia pertanian.

Di akhir periode masa jabatan 2019-2024, Komisi III DPR RI meluncurkan buku yang berjudul ’ Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia: Komisi III DPR RI Periode Tahun 2019-2024 dalam Sebuah Catatan’.

Saya heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai konflik agraria yang kerap muncul di dunia pertanian dapat menjadi batu sandungan dalam mencapai kedaulatan pangan di tanah air.