Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran sebesar Rp300,65 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kementerian Sosial, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp44,4 triliun. 

Sebab dalam implementasinya syarat 40 persen TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya.

Upaya kemerdekaan Palestina ini tidak mudah dan kesepakatan-kesepakatan di level Parlemen OKI harus dieksekusi oleh eksekutif-eksekutif di negara masing-masing. Tapi kita harus tetap optimis dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Penggunaan anggaran pemilu jadi sorotan saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum.

Peran BPK sangat sentral dalam memeriksa keuangan negara beserta kinerja. Sehingga, tentu kami akan sangat hati-hati dalam proses seleksi ini untuk menggali kompetensi, pengalaman, dan integritas dari masing-masing calon.

Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Gelar Rapat Pleno Penutupan Akhir Masa Bakti 2019-2024

Mereka mendesak agar KY memantau persidangan kasus ini agar tidak terjadi `main mata`.

Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?.