Wakil Ketua Fraksi PKS ini merasa heran melihat kondisi manajemen Pemerintah sekarang ini.  Sudah Kementerian bekerja di luar fungsi yang digariskan, sekarang malah minta tambahan anggaran untuk menjalankan fungsi baru yang tidak “sah” tersebut.

Kalau memang Pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerjasama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Duh, Hari Iduladha Pemerintah dan Muhammadiyah Berpeluang Beda

Investigasi migas dibutuhkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum selalu jadi isu negatif di balik program investasi yang digulirkan pemerintah.

Pemda diminta tak `ngendon` dananya di Bank Daerah

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, transparansi pemerintah terkait HPP ini diperlukan agar publik tahu permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup.

Sangat memberatkan terutama wisatawan lokal, seharusnya dalam situasi seperti sekarang dimana kita sudah memasuki masa endemi Covid-19 pemerintah justru berupaya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Kementan kawal produksi cabai bersama pemerintah daerah.

Kenapa kami sepakati masa kampanye 75 hari, ini terkait lamanya masa kampanye. Sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah, Komisi II DPR, Bawaslu, KPU, dan DKPP masa kampanye di era saat ini harus diubah metodologinya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, alasan kenaikan lantaran pemerintah berupaya untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut merupakan bukti nyata inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.