MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Kita harapkan bahwa LPSK sejajar dengan aparat-aparat hukum lainnya, dalam konteks pemulihan korban dan saksi.

Komisi I DPR RI terus memantau berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi tanpa sanksi tegas. Ini harus dikawal bersama oleh komunitas internasional.

Silaturahmi atau pertemuan antar pimpinan partai koalisi dengan Presiden itu hal yang lazim untuk memaksimalkan dukungan terhadap program pemerintah.

Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan.

Ketua Komisi V DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Penguatan kerja sama energi menjadi penting untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga ketahanan energi nasional.

Kemdiktisaintek resmi meluncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026 dengan menyasar 400 perguruan tinggi.