Suap itu untuk mengurus penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

Perbuatan melawan itu diduga dilakukan Hasto pada Desember 2019 sampai Juni 2024.

Lembaga antikorupsi menilai itu merupakan hak Febri Diansyah sebagai seorang pengacara.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus secara tegas menyatakan bahwa Sekjen Hasto Kristiyanto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, dalam hal ini lewat tangan oknum KPK.

Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh KPK terhadap kliennya.

Anggota tim penasehat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail memberikan catatan terhadap materi dakwan KPK.

Sekretaris PDIP di DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan anggota DPR RI dari PDIP siap mengawal sidang Sekjen Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (14/3).

DPP PDIP menunjuk sebanyak 17 orang sebagai Tim Hukum yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadapi kasus hukum di KPK.

Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak perlu, akan atau tidak akan dan lain sebagainya.

Korupsi proyek yang nilai anggarannya mencapai Rp120 miliar itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.