Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah mereduksi hak rakyat memperoleh informasi tentang pemikiran kandidat capres-cawapres untuk Indonesia lima tahun ke depan.

Kandidat capres-cawapres diharapkan saling adu "jotos" alias adu gagasan saat debat Pilpres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Timwas Bencana DPR menagih janji pemerintahan Presiden Jokowi terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga saat ini belum terealisasi.

Meski Prabowo Subianto diprediksi menang dalam kontestasi Pilpres 2019, namun tidak demikian dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pendukung.

Dana Desa adalah perintah UU No 6 Tahun 2014, yang lahir sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi, salah jika Dana Desa disebut atas perintah Presiden Jokowi.

KPU diminta agar tidak memgurus konten dalam debat ketiga Pilpres 2019 nanti. Alasannya, tidak menutup kemungkinan soal yang ada bocor ke salah satu kandidat capres.

Sikap pembangkangan hukum oleh sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai berdampak pada rusaknya citra partai kader tersebut. Apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Pembangkangan hukum yang dipertontonkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ancaman dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Sebab, hal itu bisa merusak soliditas partai.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang dilakukan DPR dapat selesai dalam waktu sebulan.

Komitmen pemerintah terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau dikenal Badan SAR Nasional (Basarnas) diminta tidak terganggu oleh situai politik dan ekonomi negara.