Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Indonesia terburuk sepanjang sejarah di dunia. Sebab, sistem Pemilu kali ini telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima ribuan laporan dugaan kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019. Sejumlah dokumen dugaan kecurangan itu akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Dokter Tompi membawa nama politisi Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat hadir sebagai saksi kasus hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet.

Media dan lembagai survei seharusnya netral dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal itu mengingat, belakangan ini sejumlah media dan lembaga survei tampak terlihat partisan alias berpihak ke salah satu kandiat capres-cawapres.

Cara pikir KPU terkait surat suara yang dicoblos di Malaysia dinilai berbahaya bagi demokrasi di tanah air. Dimana, KPU menganggap surat suara yang tercoblos tersebut adalah sampah.

Netralitas aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam kontestasi Pemilu serentak 2019. Sebab, jika netralitas aparat diragukan bisa menimbulkan kericuhan.

Pernyataan MenkoPolhukam Wiranto terkait maraknya warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar negeri dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga keamanan.

Pemilu serentak 2019 antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan Pilpres dinilai berdampak buruk yang tidak terprediksi. Salah satunya adalah pada kualitas anggota legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut amplop "cap jempol" yang disita dari politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Pilpres 2019 diharapkan dapat menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami soal konsepsi negara. Sebab, Presiden sebagai kepala negara harus memiliki pendirian dan tidak bisa diintervensi.