Keputusan pemerintah melantik Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) dinilai telah melanggar tiga aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Komjen M. Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) menuai polemik. Sejumlah pihak tak sepakat terhadap penunjukan atas usulan ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo ‎tersebut.

Setelah dwifungsi ABRI dihapus ketika orde baru (Orba) lengser, kini muncul dwifungsi Polri. Hal itu terkait pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Tjahjo menilai, usulan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar sudah sesuai aturan.

Mendagri Tjahjo Kumolo dinilai telah mengangkangi Undang-Undang (UU). Hal itu terkait pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Pengangkatan mantan Kapolda Metro Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) dinilai akan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) merupakan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Menteri asal PDIP ini mengklaim pengangkatan tersebut atas ‎pesanan Presiden Jokowi.

Mardani meminta Kemendagri memilih seorang negarawan menjadi PJ Gubernur Jabar. Sebab, hal tersebut memperkecil ruang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar.

KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pimpinan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher).

Dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam skandal korupsi pengadaan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggerus elektabilitas calon petahana itu dalam menghadapi Pilkada 2018.