Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, Saya menangkap bahwa hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti atau jangan-jangan seluruhnya? Saya mohon konfirmasi. Apakah seluruhnya, hampir seluruhnya atau sebagian besar (itu) berbeda.

Kami di Komisi III akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam konteks tugas dan fungsi DPR untuk menindaklanjuti soal ini, dan untuk itulah tentu penjelasan yang lebih mendalam diperlukan di forum rapat Komisi III.

Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menkopolhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar Rp349 triliun.

Komite TPPU akan bentuk satgas supervisi untuk tindak lanjuti LHA, LHP nilai agregat Rp 349 triliun dan cash building prioritaskan LHP paling besar, dimulai yang Rp 189 triliun lebih.

Sampai dengan hari ini Ketua Komite TPPU belum menyerahkan data tersebut kepada Komisi III DPR RI.

Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat karena awalnya kita menyangka Rp300 triliun yang dilontarkan adalah dugaan TPPU yang saat ini sedang berlangsung di Kemenkeu. Ternyata faktanya tidak demikian.

Wapres berharap dengan Satgas ini akan perjelas dugaan aliran dana TPPU Rp349 Miliar yang ditemukan di Kementerian Keuangan (Keuangan)

Mahfud akan hadir bersama jajaran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membahas dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Pencegahan Dito ke luar negeri demi mempercepat pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang eks Sekretaris MA, Nurhadi.

Polri menegaskan senjata ilegal Dito Mahendra tidak terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang