Kelompok Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

NTB luar biasa. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan jenis orang-orang yang berkumpul karena bayaran. Di sini bukan orang-orang yang bisa dibeli harga dirinya.

Tidak ada toleransi bagi capres dan cawapres yang melanggar etika dan konstitusi hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

Jokowi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres, disebut-sebut berupaya membangun dinasti politik.

Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu.

Hasyim dinilai melanggar kode lantaran KPU telah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Video call dengan ganjar disambut histeria ribuan pekerja migran di Hong Kong

Tentu saja, pembangunan ini harus berorientasi pada manusia. Berbudi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak adigang, adigung, adiguno," tegasnya