Alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi Rp500 triliun untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu terhadap fiskal negara.

kondisi lahan juga semakin kritis imbas dari alih fungsi lahan untuk industri dan non pertanian lainya karena efek kebijakan otonomi daerah.

Jadi, pada prinsipnya kita ingin agar subsidi elpiji 3 Kg ini tepat sasaran. Kalau tepat sasaran itu artinya, satu tujuan dari subsidi itu bisa diwujudkan dan uang negara yang dipakai subsidi tidak banyak terbuang karena ketidaktepatan dalam subsidi itu.

Kita kan ingin pelayanan kepada masyarakat dari hari ke hari semakin baik. Sementara itu BPH Migas adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan hilir migas, yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Sampai hari ini Perpres itu masih berlaku sebagai acuan utama bagi Pertamina menyediakan dan mendistribusikan BBM penugasan yaitu Pertalite.

Kalau terbukti ada unsur kesengajaan maka kasus yang merugikan keuangan negara dan melanggar regulasi ini dapat dikenakan sanksi pidana. Apalagi kalau diketahui selisih volume gas elpiji tersebut dijual dengan harga non subsidi.

Setiap motor listrik dapat jatah Rp7 juta untuk kuota 800 ribu unit.

Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerja sama untuk melakukan KIE penyakit DBD dengan kementerian dan lembaga non kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pertamina Tetap Salurkan Pertalite kepada Masyarakat