Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan alasan para peneliti memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara yang telah lolos dalam uji klinis tahap satu.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik (Bulog) harus dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan.
Kalangan dewan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Persatuan Bulutangkis Indonesia untuk dapat meminta penjelasan secara rinci terhadap Badminton World Federation ( BWF), National Health Service ( NHS) yang merupakan pelayanan kesehatan masyarakat di Britania Raya, karena telah memaksa mundur pebulu tangkis indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta pihak Polri untuk mengusut tuntas pesan berantai yang bernada ancaman dan teror terhadap institusi polri dan bangsa Indonesia oleh pihak mujahidin.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat Hut Ke-57 bagi Provinsi Lampung. Peringatan di tengah pandemi covid 19 ini diharapkan dapat tetap membangun optimisme Provinsi lampung dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merasa geram atas terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 untuk pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid 19 yang diduga melibatkan Bupati Bandung Barat dan 2 orang pengusaha.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat ulang tahun Ke-47 kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang jatuh pada hari ini (Rabu, 17/3).
Belum ada kata sepakat antara fraksi-fraksi terkait nama-nama anggota DPR yang akan menjadi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kalangan dewan meminta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang tidak akan melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun 2021 atau 1 Syawal 1442.
Kalangan dewan meminta pemerintah untuk memastikan seluruh venue beserta infrastruktur sarana prasarana pendukungnya mencapai 100 persen.