Rapat Paripurna DPR telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembahasan secara intensif dengan Banggar.

Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan  nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekjen dan BK DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang tergabung dalam Banggar dan Bamus DPRD Kota Payakumbuh terkait peran dan fungsi Bamus DPR RI.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

DPR mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyepakati postur RAPBN 2020, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang bersama pemerintah.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua anggota DPR terkait proses pengajuan hingga persetujuan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Banggar DPR.

Penyidik KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar, Jazilul Fawaid terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik proses pembahasan terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen di Badan Anggaran (Banggar) DPR.