DPR mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyepakati postur RAPBN 2020, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang bersama pemerintah.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua anggota DPR terkait proses pengajuan hingga persetujuan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Banggar DPR.
Penyidik KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar, Jazilul Fawaid terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik proses pembahasan terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus mendalami kasus suap dana perimbangan daerah pada APBNP 2017 dan 2018 di sejumlah daerah.
Pemerintah menolak usulan Komisi II DPR terkait pembiayaan dana saksi partai dari APBN Tahun 2019. Dana saksi yang diusulkan sebesar Rp3,9 triliun.
Komisi II DPR mengusulkan dana saksi partai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk masuk dalam anggaran APBN Tahun 2019. Dana saksi yang diusulkan sebesar Rp3,9 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin mengaku tak pernah membahas terkait APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.