Kita sedang berada titik kritis persatuan sosial bangsa yang mengkhawatirkan. Dan kita patut mewaspadai bahwa polarisasi sosial ini berpotensi menjadi ancaman serius persatuan bangsa.

Kita tak ingin hak petani terhadap pupuk subsidi dirampas. Maka, yang perlu diperkuat adalah mekanisme pengawasan secara ketat, berjenjang dan terikat.

Substitusi LPG dengan DME, sebagai hasil gasifikasi batubara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor LPG. Namun, Pemerintah harus menghitung secara cermat aspek keekonomiannya. Jangan sampai upaya ini malah membebani APBN.

Kita dukung penuh upaya Pemprov dan KONI Jatim untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Kita bisa melihat bagaimana suksesnya penyelenggaran PON Papua dengan segala efek ekonominya yang luar biasa. Usaha untuk menjadikan Jatim tuan rumah PON XXII sebuah kebijakan yang tepat.

Tahun ini kita minta setiap Kementerian dan Lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

Kita prihatin hal seperti ini terjadi, seperti di zaman Kolonial Belanda, ada tuan dan budak, atau sebelum Belanda. Bahkan yang merasa punya kewenangan untuk menahan dan memenjarakan orang harus diusut tuntas.

Kita memang tidak boleh anti terhadap budaya dan peradaban asing, tapi juga harus selektif memilih yang positif.

Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan

Selama 2021 kita dominan melakukan dominan penindakan terhadap hasil tembakau, bisa mencapai 47 persen dari jumlah penindakan yang kita lakukan.

Kita selama ini makan tempe dan tahu sebagai sumber protein, tapi ironinya kedelai ini diimpor 2,5 juta sampai 3 juta ton per tahunnya.