Maka saya akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya Beliau bisa mengusulkan supaya Pusat bisa segera mengintervensi. Keberadaan jalan tambang kalau itu memang betul solusi, kita ingin menanyakan payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa dan terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan.

Hal itu disampaikan Prasetyo Edi saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang.

Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga.

Karena sangat tidak mungkin masyarakat sekitar bisa merasakan adanya bau menyengat kalau flaring-nya sudah sesuai dengan SOP atau prosedur. Ini tentu ada yang tidak beres. Karenanya Kementerian Perindustrian harus dapat memastikan itu dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat atas operasi industri. Jangan sampai masyarakat atau pekerja yang menjadi korban.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam debat cawapres kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024.

Kita akan mulai tanggal 21 (Januari) ini dua fokus utama. Satu di Kota Bandung dan satu lagi di Sidoarjo, itu untuk tanggal 21 ini untuk memulai.

Peristiwa kelam masa lalu, kata dia tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab catatan hitam itu telah mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Jadi sekali lagi pelayanan oke, tetapi perlu diperhitungkan juga pendidikan kepada masyarakat ini perlu, karena kalau semakin lama kan itu harus semakin cerdas orang-orang itu harus semakin peduli terhadap hal itu.

Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan SIREKAP, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional.

Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK.