Kasus penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap sesama anggota polisi hingga tewas di Polres Solok Selatan telah mengundang perhatian serius dari Komisi III DPR RI.

Komisi I DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (25/11).

Saya luruskan begini, bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara harus juga dipahami oleh TNI dan juga tentunya TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan politik dari pemerintah.

Peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik.

Tapi saya berharap, mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omzet yang digerebek itu kasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota maupun tambahan alutsista Pak.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan LKPP untuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dan BUMDes dalam belanja pengadaan.

Kesejahteraan prajurit TNI masih jauh dari kata layak. Hal itu dapat dilihat dari rumah tinggal prajurit TNI dari satuan Kostrad yang tidak layak, bahkan lebih buruk dari rumah tinggal pedagang asongan.

Kemitraan harus kita bangun sebaik-baiknya, kita ada di bawah Koorpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan). Selain membahas program dan Pilkada, rapat ini juga akan membahas hal-hal lain.

Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan.

Kita minta Pelindo untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat kita, baik ruang tunggu maupun fasilitas informasi lainnya.