Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah.

Jumlah resmi kematian yang secara langsung disebabkan oleh COVID-19 dan dilaporkan ke WHO pada periode itu, dari Januari 2020 hingga akhir Desember 2021, sedikit lebih dari 5,4 juta.

PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sejauh ini telah membantu hampir 500 warga sipil melarikan diri dari daerah itu selama dua operasi dalam seminggu terakhir.

Kasus trombosis dengan sindrom trombositopenia (TTS), yang melibatkan pembekuan darah disertai dengan tingkat trombosit yang rendah, sebelumnya telah dilaporkan pada penerima vaksin J&J.

Lembaga Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Jenewa pada Kamis (5/5), memperkirakan hingga tiga kali lipat jumlah kematian yang dikaitkan langsung dengan penyakit tersebut.

Indonesia sangat diberikan penghargaan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan kebangkitan dari pariwisata kita yang berbasis pariwisata berkualitas, berbasis komunitas, dan berkelanjutan ini adalah penopang kebangkitan ekonomi kita, penopang penciptaan peluang usaha, dan juga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya

Kita tidak boleh lagi kecolongan. Penyebaran kasus Covid-19 yang sempat di luar kendali harus menjadi pembelajaran. Sejak awal pemerintah harus memiliki langkah antisipasi terhadap kasus hepatitis misterius yang telah terjadi di sejumlah negara. 

Saya menduga ini bisa saja terjadi karena faktor ekonomi. Tapi bisa juga karena faktor lainnya. Apakah ada kebijakan atau persyaratan yang memberatkan mereka jika menggunakan Kapal Ferry dan lainnya, ini juga yang harus didalami. Ini bukan sekadar kecelakaan semata.

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari telah menambah volatilitas di pasar keuangan, mengirim harga komoditas lebih tinggi dan mempengaruhi logistik, berpotensi menggagalkan pemulihan ekonomi dari COVID-19 di banyak negara termasuk Nigeria.

Kita patut bersyukur dengan segala capaian positif investasi di masa pemulihan ekonomi nasional yang begitu luar biasa ini. Tentunya tidak terlepas dari pendekatan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap pandemi Covid-19 secara efektif dan kelihaian para Menteri terkait, khususnya menteri BKPM Bahlil Lahadalia dalam melakukan diplomasi investasi dan penyesuaian mekanisme perizinan usaha yang lebih ramah investasi.