Pada setiap perubahan perundang-undangan, jelas al Araf, harus dilakukan transparan dan terbuka.

Komisi III DPR meminta Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri transparan dalam menangani kasus Bong Parnoto.

Pemerintah diminta untuk memberikan informasi secara transparan terkait jumlah TKA baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.

Aparat penegak hukum diminta adil, transparan, independen tanpa kepentingan apapun, termasuk kepentingan penguasa dalam menangani perkara Dahlan Iskan.

Aparat kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Ahok.

PT Angkasa Pura I (Persero) disebut telah melakukan proses lelang yang tidak transparan terkait tender pembangunan terminal di beberapa bandara.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak agar  penggunaan dana desa  transparan kepada publik