PKS menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini banyak persoalan yang kita hadapi terkait kuota, pembinaan jemaah, hingga perlindungan jamaah non-kuota. Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jamaah insya Allah bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel.

Iklim investasi di industri tekstil harus diperbaiki melalui koordinasi, kolaborasi dan masukan yang positif untuk mendukung ekonomi nasional dan iklim investasi

Lestari Moerdijat: Data Akurat Penting untuk Wujudkan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

Gagasan menghadirkan skema perlindungan berbasis asuransi bagi seluruh alumni Universitas Indonesia (UI) mendapat sambutan positif dari pakar ekonomi, praktisi asuransi, hingga filantropis UI.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi perbincangan publik usai menyamakan kewajiban membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf. Ketiganya, menurutnya, sama-sama menjadi bentuk tanggung jawab sosial terhadap harta yang dimiliki.

Menko Muhaimin menyatakan literasi jaminan sosial yang luas dan merata penting agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak mendapatkan perlindungan.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 

Lestari Moerdijat: Wujudkan Ekosistem Perlindungan Menyeluruh Bagi Perempuan dan Anak

Lestari Moerdijat: Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.