Hal-hal ini mestinya tidak terjadi. Sekali lagi ini soal komunikasi publik yang harus dikelola dengan baik.

Komisi II DPR mendapat penugasan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kita juga ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, baik perkantoran maupun permukiman ASN, bisa segera ditempati.

Kami telah meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk betul-betul menegakkan hukum kepemiluan. Jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, maka kemudian biarlah proses hukum yang akan menentukan.

Dari pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada dalam konteks ASN, kita menemukan banyak sekali ketidaknetralan ASN, terutama pada pilkada.

Oiah lah, kalau dia bilang sekarang enggak dukung Pak Prabowo ya harus keluar dari kabinet, kan gitu. Ya biasa aja sih. Tapi bahwa mereka, dan itu wajar saya kira kalau dia bilang dukung Prabowo untuk 2029.

Saya tentu sangat berharap PSU ini menyudahi babak terkait dengan belum mendapatkannya kepala daerah yang definitif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pergantian Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres sebagai usulan yang baik.

Kami minta komisi III ada keadilan. Kami juga punya karyawan 5.000, tentu kita juga kasihan untuk semuanya juga warga sekitar.

Ini evaluasi triwulan pertama Kementerian ATR BPN. Yang pertama, kami Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Karena 4 bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30 persen.