Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menyoroti mundurnya 1.957 CPNS, yang dinilainya hal tersebut merupakan musibah nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan transisi energi ramah lingkungan di wilayah NTT, seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi di kawasan tersebut.

Kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil hari ini beraudensi dan mendiskusikan berkaitan dengan saran-saran masukan-masukan, pendapat-pendapat mengenai rumusan RUU KUHAP kita yang saat ini sedang, masih sedang bergulir di Komisi III.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus tetap tegas dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Iwan Aras menyampaikan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban angkutan truk Odol membawa angin segar.

Di berbagai daerah kita masih menemukan berbagai tantangan, dari yang serius sampai yang tidak serius, seperti minimnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.

Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti.

Kita ini bangsa besar. Jangan sampai karena kebijakan satu negara, kita malah jadi ciut nyali. Justru ini saatnya kita menanamkan kembali semangat patriotik dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa ditakut-takuti.

Apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai sekarang dua peraturan pemerintah itu belum hadir? Apakah ada langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum menghadirkan PP untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran daerah tersebut?

Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Saudara Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat.