Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung langkah tegas pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. 

Langkah pemerintah harus didukung penuh untuk menekan angka penularan COVID-19. Menurutnya, keselamatan masyarakat hukum tertinggi.

skema yang ditawarkan Jiwasraya bisa menjadi preseden buruk

Amankan Natal dan Tahun Baru, Tim Gabungan diterjunkan puluhan ribu di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Direktur LBH Cakra Zevrijn Boy Hendra Kanu menuturkan, LBH Cakra hadir guna menambah semarak bantuan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum dalam proses penanganan Covid-19 di Indonesia harus adil. Hal itu penting agar menjadi panduan bagi masyarakat. 

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil diminta untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian terkait pemeriksaan atas kisruh kerumunan imam besar Habib Rizieq Shihab saat pulang ke Indonesia.

Carut marut kasus Indosterling dengan High Yield Promissory Notes (HYPN), begini kata praktisi hukum.

Majelis ulama Indonesia (MUI) tetap menjadikan hukum Islam sebagai standar dalam pengujian vaksin Covid-19 dari Sinovac.