Saat ini kami butuh sekali payung hukum, dengan ada payung hukum secara pasti kami akan mengakomodir hak-hak kami.

Sudah kami tindaklanjuti sesuai surat MKD untuk memberhentikan fasilitas terhadap anggota yang dinonaktifkan.

Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud.

Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya.

Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami akan melihat kasus per kasus

Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami.

Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar.

Kami membentuk koklusi ini dengan sadar bahwa negara ini yang sedang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo sudah ke arah yang tepat maka dari itu kami disini menyatakan sikap bahwa kami ada bersama Bapak Presiden Prabowo.

Kami bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kita kan juga bahas. Hari Senin kemarin kita masuk juga (tahap penyusunan).