Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Pemeriksaan karena adanya laporan yang dilakukan oleh Fransiska Kumalawati Susilo pada 8 Maret 2017 lalu.

Aparat keamanan, baik Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) diminta agar tidak melakukan penghitungan hasil Pilkada 2028 dan Pemilu 2019 mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Polri akan melakukan beberapa langkah proaktif.

‎Parpol seharusnya lebih memberikan jalan kepada para kadernya, ketimbang mengusung anggota TNI dan Porli aktif.

Partai Demokrat mengungkap ketidakadilan aparat dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dan jelang Pilkada 2018. Perlakuan tak adil aparat penegak hukum itu merusak sistem demokrasi di tanah air.

Dari jumlah total tersebut, sembilan pelaku di antaranya adalah warga negara asing.

Beberapa anggota geng motor Depok positif menggunakan narkoba.

Polri bakal menindak tegas kawanan geng motor yang menggangu keamanan dan ketertiban di masyarakat