Pemerintah membatalkan rencana penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari Polri di dua daerah saat Pilkada 2018.

Maraknya penyerangan terhadap tokoh agama di sejumlah daerah disinyalir ada dalang yang menggerakkan. Sebab, insiden penyerangan itu terjadi secara berdekatan.

Maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian lemah dalam mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis terhadap pemuka agama.

Tito memastikan, pengamanan yang dilakukan Polri tidak akan membuat jarak dan menganggu hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat.

Presiden Jokowi mengapresiasi tindakan tegas aparat kepolisian terkait penggerebekan peredaran narkoba, di kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Kontras juga mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera menganulir usulan mengangkat baik anggota Polri maupun TNI aktif sebagai Plt Gubernur.

Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) bakal menimbulkan kekisruhan politik di tanah air.

Mendagri Tjahjo Kumolo seharusnya mendengar aspirasi publik terkait polemik usulan dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).

Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) menuai kecaman dari sejumlah pihak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa dituding mengangkangi Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.