DPR masih menunggu Surpres tentang RUU Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR. Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa itu.

Kalangan dewan meminta publik untuk tidak mempersoalkan masalah restorative justice alias keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara oleh aparat penegak hukum.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan  Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemerintah terkait kebijakan subsidi ongkir transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi dan memiliki tehnologi peringatan dini terhadap bencana alam, mengingat wilayah Indonesia merupakan rawan bencana. 

Pemerintah dan aparat keamanan harus terus memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya aksi teror dan penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para Guru. 

Akumindo menyatakan, sebanyak 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Atas kondisi ini DPR mendorong Kemenkop UKM untuk melakukan pendataan kembali UMKM yang sudah benar-benar mengalami kebangkrutan.

Kalangan dewan meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memprioritaskan vaksin nusantara dalam menggantikan kekurangan stok vaksin Covid-19 yang terancam menipis.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah untuk melakukan pemekaran Provinsi di Papua. Tujuannya, demi terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan.