Bagi saya, Prof. Muhammad Syarifuddin merupakan seorang hakim agung dan abdi negara sejati yang paham dengan suasana kebatinan bangsa.

Sebanyak 43 Raja dan Sultan se-Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), menegaskan sikap serta kesamaan jiwa dengan perjuangan DPD RI.

Ketergantungan terhadap pajak harus disertai dengan upaya-upaya pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Kita memiliki potensi pendapatan bukan pajak yang sangat menjanjikan

Siapa mau datang ke daerah yang bau begitu. Padahal Danau Toba, memiliki energi terbarukan yaitu angin dan sungai-sungai, iklim terbaik, cocok memajukan perekonomian masyatakat kawasan Danau Toba tanpa PT TPL.

Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai Amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu Amandemen UUD.

Kolaborasi Diplomatik ekonomi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri RI membuahkan hasil positif di tengah tekanan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. 

Pandemi menyisakan banyak anak-anak Indonesia kehilangan orang tua, baik Ayah, bahkan Ayah dan Ibu sekaligus. Tugas negara adalah memastikan Mereka tak kehilangan harapan dan masa depan

DPD RI menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021  tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang diteken pada tanggal 29 Juli 2021.

Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin, pemerintah RI harus selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afganistan.

Keberhasilan Taliban menguasai Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Asraf Ghani menuai reaksi masyarakat yang berbeda di Indonesia.