Komisi VI DPR RI mendukung penerapan kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menutup celah permainan.

Abidin Fikri: Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Sekadar Dirayakan

Legislator meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memenuhi kebutuhan SDM di daerah untuk memperkuat pelayanan jemaah haji.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru PPPK.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi BPKH.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Dorong Revisi UU TPPO Demi Perlindungan dan Tata Kelola PMI yang Lebih Baik

Komisi V DPR RI menyampaikan usulan agar dilakukan pemisahan antara kapal penumpang dan kapal pengangkut barang atau truk.

Jadi, saya pikir itu sesuatu yang bagus dan ini semua menjadi harapan mungkin PPPK yang selama ini ada isu akan dirumahkan dan itu terbantah dengan sendirinya.

Jadi, jangan sampai ada lagi pejabat yang mengangkat tenaga honorer dengan nomenklatur apa pun