Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai Amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu Amandemen UUD.

Kolaborasi Diplomatik ekonomi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri RI membuahkan hasil positif di tengah tekanan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. 

Pandemi menyisakan banyak anak-anak Indonesia kehilangan orang tua, baik Ayah, bahkan Ayah dan Ibu sekaligus. Tugas negara adalah memastikan Mereka tak kehilangan harapan dan masa depan

DPD RI menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021  tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang diteken pada tanggal 29 Juli 2021.

Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin, pemerintah RI harus selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afganistan.

Keberhasilan Taliban menguasai Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Asraf Ghani menuai reaksi masyarakat yang berbeda di Indonesia.

Penunjukkan Ismail Sabri setelah Raja Malaysia bertemu dengan raja-raja Melayu di Kuala Lumpur.

Politisi berusia 61 tahun itu ditunjuk oleh Raja Abdullah untuk menggantikan Muhyiddin Yassin, yang mengundurkan diri pada 16 Agustus 2021 lalu setelah kehilangan suara mayoritas di parlemen.

Muhyiddin mengundurkan diri setelah kehilangan mayoritas suara parlemen, terpecahnya aliansi, berjuang melawan meningkatnya infeksi Covid-19, dan ekonomi yang melemah.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI memang sedikit berbeda dengan DPR RI.